Istilah Tentang Hukum

      masyarakat hukum adalah kelompok-kelompok masyarakat yang tetap dan teratur dengan mempunyai kekuasaan sendiri dan kekayaan sendiri baik berwujud atau tidak berwujud.

      

      Budaya hukum adalah meliputi pandangan, kebiasaan maupun perilaku dari masyarakat mengenai pemikiran nilai-nilai dan pengharapan dari sistim hukum yang berlaku, dengan perkataan lain, budaya hukum itu adalah iklim dari pemikiran sosial tentang bagaimana hukum itu diaplikasikan, dilanggar atau dilaksanakan.

      Filsafat hukum merupakan ilmu pengetahuan yang berbicara tentang hakekat hukum atau keberadaan hukum.

 

      Pendidikan hukum ialah pendidikan buat seseorang yang ingin menjadi seseorang yang ahli di bidang hukum maupun mereka yang secara sederhana bertujuan menggunakan gelar hukumnya dalam beberapa tingkat, baik terkait dengan hukum itu sendiri (seperti politik atau akademi) maupun bisnis.

       Konsep Hukum

a). Konsep Hukum Hans Kelsen

Teorinya yang “murni” (the pure theory of law) bebas dari elemen-elemen asing pada kedua jenis teori tradisional, teori tersebut tidak tergantung pada pertimbangan-pertimbangan moralitas dan fakta-fakta aktual.

Menurut kelsen, filosofi hukum yang ada pada waktu itu dikatakan telah terkontaminasi oleh ideologi politik dan moralitas disatu sisi, dan telah mengalami reduksi karena ilmu pengetahuan disisi yang lain. Sedangkan hukum itu sendiri harus murni dari elemen-elemen asing yang tidak yuridis. Inilah prinsip metodologis dasarnya dari konsep Hans kelsen tentang konsep hukum murninya.
Bagi kelsen, hukum berurusan dengan bentuk (forma), bukan isi (material). Jadi, keadilan sebagai isi hukum berada diluar hukum. Suatu hukum dengan demikian dapat saja tidak adil, tetapi ia tetaplah hukum karena dikeluarkan oleh penguasa

b). Konsep Hukum John Austin

Ada dua konsep hukum dari john austin yang kami dapatkan dari berbagai buku, yaitu:

a.   Konsep hukum bahwa hukum memiliki dua dimensi hukum

b.   Konsep hukum bahwa hukum adalah sebagai komando (law is command of sovereign)

Dari dua konsep hukum yang dia jelaskan konsep hukum bahwa hukum adalah komando lebih banyak diperbincangkan dalam pembahasan-pembahasan pada referensi.

c).  Konsep Hukum Menurut H.L.A Hart

Konsep hukum hart yang dituangkan pada bukunya the concept of law, menjelaskan bahwa pertama-tama hukum harus dipahami sebagai sistem peraturan. Dengan pendapatnya bahwa hukum ternyata adalah suatu sistem peraturan maka bisa di simpulkan ada sedikit kesamaan antara konsep hukun Hohn Austin, yaitu teori hukum murni yang memurnikan hukum dari anasir-anasir asing dengan konsep hukum H.L.A Hart tentang hukum harus dipahami sebagai sistem peraturan.

Melihat dari pernyataan Hart bahwa pertama-tama hukum harus dipahami sebagai suatu sistem peraturan, ia membagi dua dalam konsep hukumnya tentang peraturan itu, yaitu:

1.         Peraturan Primer

peraturan primer terdiri dari standar-standar bagi tingkah laku yang membebankan berbagai kewajiban. Peraturan-peraturan primer menentukan kelakuan-kelakuan subjek-subjek hukum, dengan menyatakan apa yang harus dilakukan, apa yang dilarang.

Lebih lanjut Hart menjelaskan bahwa peraturan primer tersebut hanya bisa efektif mengatur tata tertib sosial apabila

a.       membuat pembatasan terhadap kekerasan, pencurian, dan penipuan.

b.      Mendapat dukungan mayorita.

c.       Masyarakat relatif memiliki keterikatan primodial (misalnya ikatan darah, perasaan, dan keyakinan)

Akan tetapi, walaupun meskipun peratutan primer telah memenuhi syarat-syarat tersebut, peraturan primer belum tentu berlaku efektif seperti halnya hukum. Alasannya, peraturan primer bukanlah sistem hukum, melainkan sejumlah standar umum yang terpisah satu sama lain. Meskipun berfungsi sebagai struktur sosial, peraturan primer memiliki beberapa kelemahan mendasar.

Meskipun berfungsi sebagai struktur sosial, peraturan primer memiliki beberapa kelemahan mendasar.

a.       Dalam peraturan primer tidak ada lembaga atau otoritas resmi yang berfungsi melakukan penilaian dan penyelesaian konflik. Akibatnya terjadi ketidak pastian dalam pekaksanaan peraturan primer.

b.      Peraturan primer bersifat statis. Bila terjadi perubahan, maka perubahan itu berjalan begitu lamban sehingga tidak cukup responsif terhadap perkembangan masyarakat. Karena dalam skemanya, masih dibutuhkan proses dimana peraturan itu harus menjadi kebiasaan terlebih dahulu sebelum diterima dan diakui sebagai kewajiban yang harus dpenuhi. Bahkan kadangkala peraturan primer ini bersifat statis dalam arti radikal dan sulit sekali untuk dirubah.

c.       Inefisiensi dalam penegakan peraturan primer. Dapat saja terjadi perdebatan berkepanjangan apakah terjadi pelanggaran atua tidak terhadap peraturan tertentu tanpa adanya penyelesaian yang jelas karena peraturan primer tidak memiliki otoritas penentu terakhir.

                         2.      Peraturan Sekunder

Aturan-aturan sekunder adalah sekelompok aturan yang memberikan kekuasaan untuk mengatur penerapan aturan-aturan hukum yang tergolong kedalam kelompok yang sebelumnya atau aturan-aturan primer. Aturan-aturan yang dapat digolongkan kedalam kelompok ini adalah aturan yang memuat prosedur bagi pengadopsian dan penerapan hukum primer. Berisi pemastian syarat-syarat bagi pelakunya kaidah-kaidah primer dan dengan demikian menampakkan sifat yuridis kaidah kaidah-kaidah itu.

Peraturan sekunder dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu:

a.  Peraturan pengakuan

Peraturan pengakuan adalah peraturan yang berfungsi mengatasi problem ketidak pastian peraturan primer

b.  Peraturan perubahan

Peraturan perubahan adalah peraturan yang vberfungsi untuk mengatasi masalah berkaitan dengan siat status peraturan primer

c.   Peraturan penilaian dan penyelesaian konflik

Peraturan ini menetapkan mekanisme untuk mengatasi problem inefiensi dalam peraturan primer.

Pembentukan hukum dan implementasinya tidak lepas dari pengaruh sosial dan personal terutama pengaruh sosial politik. Kualitas dan karakter hukum juga tidak lepas dari pengaruh personal tersebut terutama kekuatan politik pada saat hukum itu dibentuk.

Bentuk Hukum

a.         Bentuk Hukum Tidak Tertulis

Bentuk hukum yang tidak tertulis merupakan aturan atau kaidah yang tidak dituangkan dalam bentuk peraturan secara tertulis. Hukum yang tidak tertulis biasanya merupakan aturan atau norma yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat.

Bentuk hukum yang tidak tertulis biasanya kita jumpai di daerah-daerah yang masih kental memberlakukan hukum adat sebagai aturan yang berlaku dalam masyarakatnya. Namun, tidak semua dari hukum adat tersebut dapat dikategorikan sebagai hukum yang tidak tertulis karena diantaranya ada juga yang telah dituliskan melalui media daun atau kulit dengan menggunakan bahasa daerah setempat dan diakui sebagai hukum yang berlaku serta telah diwariskan secara turun temurun dimana ketentuan yang dituangkan dalam hukum adat tersebut diakui dan dipatuhi oleh masyarakat setempat.

Hukum yang tidak tertulis juga biasa kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari adalah norma-norma kesusilaan dan kesopanan. Norma-norma tersebut merupakan bentuk hukum yang tidak tertulis namun tetap diakui dan dilaksanakan oleh masyarakat. Demikian pula bahwa mereka yang melanggar norma tersebut akan dikenakan sanksi.

Salah satu kelebihan dari bentuk hukum yang tidak tertulis adalah kemampuannya mengikuti perkembangan zaman. Bentuk hukum yang tidak tertulis lebih dinamis. Hal ini dapat dilihat dalam parameter yang digunakan seseorang dalam memandang suatu norma kesusilaan, misalnya cara pandang kita terhadap gaya berpakaian laki-laki dan perempuan pada  era 1980-an dengan saat ini. Terdapat batasan-batasan norma kesusilaan dan kesopanan yang telah bergeser dari waktu ke waktu. Dengan demikian dapat juga sekaligus dikatakan bahwa kekurangan bentuk hukum yang tidak tertulis adalah tidak terdapatnya kepastian hukum.

b. Bentuk hukum yang tertulis

Kita semua mengetahui bahwa salah satu contoh bentuk hukum yang tertulis adalah peraturan perundang-undangan. Ini merupakan bentuk hukum yang dikodifikasikan sehingga mudah diketahui oleh masyarakat luas. Isinya tentu lebih komprehensif  bila dibandingkan dengan bentuk hukum yang tidak tertulis sehingga memiliki kepastian hukum.

Salah satu kekurangan dari bentuk hukum yang tertulis adalah mekanisme yang harus dilalui untuk mendinamisasi muatan peraturan agar sesuai dengan perkembangan. Bentuk hukum yang tertulis disusun dengan berbagai perencanaan dan perhitungan serta teknik penulisan yang baik sehingga dapat dihasilkan produk perundang-undangan yang berkualitas dan aplikable (dapat diaplikasikan).

          Penerapan hukum

Pelaksanaan Hukum yang transparan dan terbuka di satu sisi dapat menekan dampak negatif yang dapat ditimbulkan oleh tindakan oleh masyarakat sekaligus juga meningkatkan dampak positif dari aktifitas masyarakat, hukum pada dasarnya memastikan munculnya aspek-aspek positif dari kemanusiaan dan menghambat aspek negatif dari kemanusiaan. Penerapan hukum yang ditaati dan diikuti akan menciptakan ketertiban dan memaksimalkan ekspresi potensi masyarakat.

Dengan demikian penegakkan hukum dan ketertiban merupakan syarat mutlak bagi upaya – upaya penciptaan masyarakat yang damai dan sejahtera. Apabila hukum ditegakkandan ketertiban diwujudkan, maka kepastian, rasa aman dan tentram, ataupun kehidupan yang rukun akan dapat terwujud.

Evaluasi hukum

Kata Evaluasi berasal dari bhasa inggris “Evolution” yang mengandung kata dasar ValueNilai”. Kata Value atau nilai dalam istilah evaluasi berkaitan dengan keyakinan bahwa sesuatu hal itu baik/buruk, benar/salah, kuat/lemah, cukup/belum cukup, dan sebagainya. Secara umum, Evaluasi diartikan sebagai suatu proses mempertimbangkan suatu hal/gejala dengan mempergunakan patokan-patokan tertentu ynsg bersifat kualitatif. Misalnya baik tidak baik, memedai atau tidak memadai, dan sebagainya.

Untuk mengetahui pemahaman yang jelas tentang Evaluasi, khususnya evaluasi Hukum, maka kami mendefinisikan evaluasi hukum sebagai berikut ;adalah suatu proses yang sistematis dalam mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan apakah seseorang dipandang telah mencapai target pengetahuannya/keterampilannya tentang hukum?

Dalam masyarakat terdapat beraneka warna hukum, kebiasaan, peraturan agama, tradisi, peraturan perkumpulan yang kesemuanya itu dalam beberapa hal membatasi tindak tanduk manusia., dan mengatasi hasrat hatinya yang sejati. Keinginan-keinginan dan cita-citanya sampai tingkat tertentu disesuaikan dengan jarring-jaring pengawasan yang kompleks ini.